JAMDATUN Luncurkan Aplikasi “Halo JPN”


Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah. Sebagaimana definisi Jaksa Pengacara Negara diatas, pihak yang dapat diberikan jasa hukum oleh JPN adalah Negara atau instansi Pemerintah dan Lembaga negara maupun badan usaha dimana terdapat kepentingan pemerintah didalamnya. Kecuali dalam hal Pelayanan Hukum, masyarakat umum dapat berkonsultasi langsung mengenai permasalahan hukum yang tengah dihadapainya. Produk yang dapat diberikan JPN dalam hal ini antara lain Bantuan Hukum secara Litigasi (didalam pengadilan), Bantuan Hukum non Litigasi (diluar pengadilan), Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya. Pendapat Hukum (Legal Opinion) diberikan secara tertulis maupun lisan terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam suatu kegiatan atau kebijakan. Pendampingan Hukum (Legal Assistance) diberikan terhadap kegiatan ataupun proyek strategis pemerintah yang dilakukan secara bertahap dari tahap awal sampai dengan tahap akhir kegiatan maupun Pendampingan Hukum yang dilakukan secara partial terhadap tahapan suatu kegiatan. Audit Hukum (Legal Audit) dilakukan terhadap suatu badan hukum secara keseluruhan atau terhadap suatu kegiatan tertentu. Bagi pihak yang ingin menggunakan jasa hukum JPN dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengajukan produk hukum yang dibutuhkan dan jelaskan kasus posisi permasalahan hukum yang dihadapi. Pastikan permasalahan hukum yang dihadapi masih didalam lingkup hukum Perdata ataupun Tata Usaha Negara. "Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap dimana dalam website tersebut, masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma (gratis)," kata Burhanuddin, Jakarta, Rabu (25/5). Untuk masyarakat Kota Tanjungpinang yang ingin Konsultasi Hukum Gratis dengan Jaksa Lewat Halo JPN dapat langsung mengunjungi website Halo JPN www.halojpn.id/home/kn-tanjung-pinang atau juga dapat download aplikasi Halo JPN Tanjungpinang di playstore.

Dua Terdakwa Pembunuh Zainudin Bos Besi Tua di Tanjungpinang Dituntut Penjara Seumur Hidup


DM – Zulkipli alias Joy dan Ariansyah alias Adi Kuntet dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman pidana penjara seumur hidup, pada Rabu (8/6/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang. Hal itu, lantaran kedua terdakwa ini diyakini bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Zainudin, salah seorang bos besi tua di Tanjungpinang. Dalam amar tuntutan yang dibacakan JPU dari Kejari Tanjungpinang, Eddowan menyatakan bahwa terdakwa Joy bersama Adi Kutet melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umun. Kemudian hal-hal yang memberatkan, kata JPU kedua terdakwa ini menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, kemudian perbuatan yang sadis, hingga menimbulkan pemberitaan yang mendalam bagi keluarga korban. “Perbutan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 ayat (2) KUHAP. Menuntut terdakwa Zulkipli dan Ariansyah dengan pidana penjara seumur hidup,” tegasnya. Mendengar amar tuntutan ini, Ketua Majelis Hakim, Boy Syalendra menunda persidangan hingga satu pekan, dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sebelumnya, dalam amar dakwaan yang dibacakan JPU, Desta mengatakan bahwa awalnya terdakwa Joy  main ke gudang penjualan besi tua milik korban di Jl. Raja Haji Fisabilillah. Disana Joy bertemu dengan korban, dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya pada Minggu (5/9/2021), untuk membeli mobil tua. Kemudian, Joy timbul niat untuk membalas dendam sakit hati kepada korban, disebabkan korban selalu menggoda istri Joy. Joy berencana merampok korban, dikarenakan saat itu korban membawa sejumlah uang tunai. “Setelah itu Joy pergi menemui Adi (terdakwa lainnya), untuk mengajak merampok korban. Pada saat itu, dua terdakwa kerumah korban dan bertemu saksi Marzuki. Joy menyampaikan bahwa korban mau beli mobil, dan membawa uang senilai Rp 400 juta,” ungkap JPU didepan Ketua Majelis Hakim, Boy Syalendra. Dua terdakwa ini kemudian membahas rencana, untuk merampok dan membunuh Zainuddin. Saat itu, korban bersama kedua terdakwa pergi untuk membeli besi tua di Jalan menuju arah Kijang Bintan. Namun, mobil tersebut masuk kedalam jalan yang lokasinya tertutup. Setelah Zainuddin memberhentikan mobilnya di Jalan Nusantara KM 20 Kijang, Adi langsung mengambil tali dan menjerat leher korban dengan cara melilit silang tali tersebut, dan dengan sangat kencang. Melihat korban sudah lemas dan tidak beryawa lagi, Joy membuka pintu mobil dan keluar mobil langsung memindahkan korban ke kursi belakang yang sudah dilipat. Selanjutnya dua terdakwa ini membawa mobil menuju ke arah Tanjung Uban Batu 58, dengan rencana untuk menguburkan korban. Terdakwa sepakat untuk menguburkan mayat Koban disamping tower sutet, lalu Adi  menggali tanah sementara Joy menunggu di dalam mobil. “Sebelum dikuburkan, Joy ngecek saku celana korban dan mendapatkan uang Rp 9 juta. Selesai mengubur, dua terdakwa pergi ke arah galang batang, untuk menyeburkan mobil milik korban,” kata Desta. Kemudian, terdakwa Joy memberikan 2 handphone korban Adi, serta uang senilai Rp 3,5 juta. Pada 6 September 2021, Joy Bersama istri dan anak terdakwa pergi ke Pelabuhan Tangjung Unggat untuk menemui saksi Andai, untuk mencarter Speed Boat ke Batam, dengan bayaran Rp 1,5 juta. “Joy membawa ATM milik korban yang didalamnya terdapat uang senilai Rp 624 juta. Uang itu untuk membeli motor NMAX Rp 10 juta, emas Rp 63 juta, hingga untuk berjudi Rp 20 juta,” tukasnya. Mendengar dakwaan tersebut, Ketua Majelis Hakim menunda persidangan hingga pekan depan, untuk JPU menghadirkan saksi dalam perkara pembunuhan ini. Penulis : Mael Editor   : Redaksi

Penyengat Jadi Percontohan Rumah Restorative Justice Wilayah Hukum Kejati Kepri


Detikexpose.com, Tanjungpinang– Pulau Penyengat ditetapkan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Percontohan Rumah Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Rumah RJ Penyengat dilaunching secara virtual oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Rabu (16/3). Rumah RJ Penyengat dilaunching secara serentak oleh Jaksa Agung Burhanuddin bersama 8 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta 31 wilayah hukum Kejaksaan Negeri sebagai percontohan se Indonesia. Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri acara tersebut langsung dari Balai Adat Pulau Penyengat bersama Kajati Kepri Gerry Yasid dan jajaran Forkopimda Kepri. Turut hadir pula Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma dan Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan serta jajaran Forkopimda Tanjungpinang dan Bintan dan para tokoh adat dan masyarakat. Rumah RJ merupakan sebuah upaya pelembagaan restorative justice oleh Kejaksaan RI di seluruh Indonesia. Restorative justice sendiri merupakan prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah. Prinsip tersebut telah diterapkan oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mengedepankan perdamaian dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka, keluarga tersangka, korban, keluarga korban, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan konsep keadilan restoratif merupakan suatu konsekuensi logis atas asas “ultimum remedium” yaitu asas pidana merupakan jalan terakhir, sebagai pengejawantahan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. “Oleh karena itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, dan kepentingan hukum lainnya. Konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni di dalam masyarakat” ujar Burhanuddin. Jaksa Agung Burhanuddin juga mempersilakan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Rumah RJ untuk kepentingan masyarakat. Jangan hanya terfokus pada pemecahan masalah terhadap hukum pidananya. “Silakan, gunakan teman-teman institusi kami yang ada di daerah guna mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Silakan manfaatkan ini untuk kemaslahatan daerah” imbuhnya. Gubernur Ansar dalam kesempatan itu mengatakan bahwa restorative justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi tahun 1998 yaitu reformasi di bidang hukum. Menurutnya Kampung RJ ini spektrumnya jauh lebih luas. “Karena kita juga mendidik dan mengedukasi masyarakat bagaimana memiliki sikap saling memaafkan, saling peduli, dan saling memahami. Karena wujud hukum sesungguhnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat, maka Rumah RJ ini wajib menjadi tanggung jawab kami semua di daerah” kata Gubernur Ansar. Sementara itu, Kajati Kepri Gerry Yasid melaporkan di seluruh kabupaten kota di Kepri yang menjadi wilayah hukum Kejati Kepri telah terbentuk 5 Rumah RJ yang telah dilaunching pada beberapa hari yang lalu. “Kemudian terhadap perkara restorative justice yang terselesaikan dalam tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak lebih kurang 11 perkara” ungkap Gerry. Usai acara, Gubernur Ansar bersama hadirin meninjau Rumah RJ Penyengat yang diberi nama Rumah Perdamaian Adhyaksa “Raja Haji Abdullah Al-Khalidi” yang berlokasi di samping Balai Adat Pulau Penyengat.(***)

Ada Rumah RJ di Penyengat, Kajagung: Manfaatkan untuk Kemaslahatan


Tanjungpinang, (digitalnews) – Kabar Gembira bagi warga Pulau Penyengat hari ini, Rabu (16/03/2022). Pasalnya, Kejaksaan Agung RI meresmikan Rumah Restorative Justice (RJ) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Rumah RJ Penyengat dilaunching secara virtual oleh Kajagung RI Sanitiar Burhanuddin. Rumah RJ Penyengat dilaunching secara serentak oleh Kajagung Burhanuddin bersama 8 wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Serta 31 wilayah hukum Kejaksaan Negeri sebagai percontohan se-Indonesia. Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan konsep keadilan restorative merupakan suatu konsekuensi logis atas asas “ultimum remedium”. “Asas pidana merupakan jalan terakhir, sebagai pengejawantahan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan,” katanya. Oleh karena itu, kata Burhanuddin, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban, dan kepentingan hukum lainnya. “Konsep keadilan restoratif utamanya ditujukan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni di dalam masyarakat,” terangnya. Jaksa Agung Burhanuddin juga mempersilakan seluas-luasnya untuk memanfaatkan Rumah RJ untuk kepentingan masyarakat. “Jangan hanya terfokus pada pemecahan masalah terhadap hukum pidananya,” ujarnya. “Silakan manfaatkan ini untuk kemaslahatan daerah,” ungkapnya. Dikesempatan itu juga, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan bahwa restorative justice merupakan implementasi dari salah satu agenda reformasi tahun 1998 yaitu reformasi di bidang hukum. Menurutnya Kampung RJ ini spektrumnya jauh lebih luas. “Karena kita juga mendidik dan mengedukasi masyarakat bagaimana memiliki sikap saling memaafkan, saling peduli, dan saling memahami,” ucapnya. “Karena wujud hukum sesungguhnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat, maka Rumah RJ ini wajib menjadi tanggung jawab kami semua di daerah,” sambungnya. Sementara itu, Kajati Kepri Gerry Yasid menyebutkan, di seluruh kabupaten/kota di Kepri yang menjadi wilayah hukum Kejati Kepri telah terbentuk 5 Rumah RJ yang telah dilaunching pada beberapa hari yang lalu. “Kemudian terhadap perkara restorative justice yang terselesaikan dalam tahun 2020 sampai 2022 adalah sebanyak lebih kurang 11 perkara,” katanya. (*) Penulis: Era

Puncak HPN 2022, Ini Pesan Kajari untuk PWI Tanjungpinang


Tanjungpinang, (digitalnews) – Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada Rabu (09/02/2022) di Hotel CK Tanjungpinang menjadi hal yang sangat sakral bagi insan pers di wilayah itu. Pada kesempatan itu, Kajari Tanjungpinang Joko Yuhono memberikan pesan moral kepada insan Pers yang bernaung di PWI Kota Tanjungpinang. “Insan Pers di PWI dapat menyajikan pemberitaan yang profesional sesuai Kode Etik Jurnalistik,” katanya. Menurut Joko, saat ini rekrutmen wartawan sangat mudah. Sulit untuk membedakan wartawan asli dan “Abal-abal”, apalagi di tengah pertumbuhan pesat media pers. “Pertumbuhan yang cepat ini memberikan dampak negatif, hanya sebagian media yang menetapkan kualifikasi calon wartawan saat perekrutan,” sebutnya. “Saya yakin pers yang tergabung dalam PWI ini merupakan jurnalis yang profesional dalam bekerja karena anggotanya semua Kompeten hasil uji kompetensi,” tambah Joko. Lanjut Joko, di era digital saat ini, media pers bersaing dengan media sosial (medsos). Untuk saat ini masyarakat cenderung lebih suka membaca medsos daripada media pers. “Ini lah PR yang harus dikerjakan PWI untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pers,” terangnya. Pers punya peran penting dalam hitungan detik sudah masuk ruangan publik. Jadi lah pers yang bertanggung jawab dalam pemberitaan yang disajikan. “Selemat Hari Pers Nasional. Semoga PWI makin jaya,” imbuhnya. Apa yang dikatakan Kajari Taniungpinang Joko Yuhono disambut baik oleh Ketua PWI Kota Tanjungpinang Amril. “Kami akan terus berupaya mengembalikkan kepercayaan masyarakat terhadap berita yang dihasilkan oleh wartawan (Pers),” katanya. Sementara, Joko Yuhono juga diberikan kepercayaan menyerahkan piagam penghargaan, piala dan medali kepada siswa pemenang lomba menulis yang digelar PWI Tanjungpinang. (*) Penulis: Era

Kejari Tanjungpinang Selesaikan Perkara Penganiayaan dengan Restorative Justice


TANJUNGPINANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Pinang telah melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif, dalam perkara tindak pidana penganiayaan sesuai pasal yang disangkakan pasal 351 ayat (1) KUHP Penyelesaian perkara dengan sistem keadilan Restoratif Justice itu sesuai perintah Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejari Tanjungpinang telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Tersangka ANDIKA RAMAYANA ALS DIKA BIN SYAMSUL BAHRI ( Alm) Alasan penghentian penuntutan dari kejari tanjung pinang pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kedua tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara korban M. YAMIN dan tersangka. “Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini lagi dan ini menjadi pelajaran hidup saya,” ucap Tersangka Dika Terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang Joko Yuhono, Kasi Tindak Pidana Umum Sudiharjo, dan jajaran kejaksaan, Yang telah membantu menyelesaikan perkara Andhika alias Dika dengan Cara Restoratif Justice, sehingga bisa berkumpul kembali ke istri dan anaknya, “Harapan kami kedepannya Kejaksaan Negeri Tanjungpinang makin jaya dan Sukses selalu untuk Kejari Tanjungpinang, sesuai dengan motto yang tertempel di dinding kantor Kejari Tanjungpinang yaitu Lebih Peduli Lebih Melayani ,” ujarnya Yasin Ditempat yang berbeda Dosen Ilmu Hukum UMRAH, Dr. Suryadi, M.H., memberi apresiasi kepada Kejari Tanjungpinang karena mengkedepankan Restorative Justice dan mengungkapkan bahwa Paradigma Restorative Justice menawarkan solusi yang berbeda, proses penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku, korban bahkan juga masyarakat. “Upaya pemberdayaan (Empowering) masyarakat merupakan kata kunci implementasi paradigma Restorative Justice. Pola penyelesaian perkara dengan model mediasi menjadikan para pihak lebih banyak berperan untuk mengatasi persoalannya sendiri,” ujarnya Sedangkan Pengadilan berperan sebagai fasilitator dan mediator terhadap perkara pidana yang mengandung konflik dengan tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Putusan Pengadilan dapat berupa kesepakatan damai, pemberian ganti rugi kepada korban, dan penghukuman kepada pelaku berupa kerja sosial dan lainnya. “Dengan demikian tujuan penegakan hukum bukan semata-mata pemidanaan tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban agar kembali harmonisharmonis,” ujar Ketua Umum MW KAHMI Provinsi Kepri ini. Perlu dipahami bahwa, ketika terjadi tindak kejahatan telah terjadi kerusakan hubungan di masyarakat, khususnya bagi para pihak yang terlibat, sehingga upaya untuk mengembalikan hubungan antar keduanya sangat diperlukan. Sebab tidak jarang, pasca putusan pengadilan selama ini, masih menyisakan konflik dan dendam antara pelaku dengan korban, misal dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan “Kita sangat mengapresiasi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang yang lebih mengedepankan Ultimum Remedium dengan sistem Restorative Justice pada penanganan Perkara Andhika alias Dika tersebut”, puji Staf Khusus Rektor UMRAH ini.